Jakarta – Pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Kejaksaan Negeri Belawan, MFR, menandai komitmen tegas institusi hukum dalam menegakkan keadilan. Dalam upaya ini, Jaksa Eksekutor Rizky Chairunisya Ramadhani bersama timnya, yang didampingi Kasi Intelijen Daniel Setiawan Barus dan Kasi Pidum Yogi Fransis Taufik, berhasil melaksanakan eksekusi setelah terpidana tidak memenuhi panggilan hukum yang telah dilayangkan.
Proses Hukum yang Menyita Perhatian
MFR terjerat dalam perkara tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kasus ini mencuat ke publik dan menarik perhatian banyak pihak, mengingat dampak sosial yang diakibatkan oleh tindak kekerasan dalam rumah tangga. Terpidana telah berstatus DPO sejak 5 Februari 2026, setelah upaya pemanggilan yang dilakukan tidak membuahkan hasil.
Keputusan Mahkamah Agung
Putusan terhadap MFR telah mendapatkan kekuatan hukum tetap (inkracht) melalui keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor 11473 K/Pid.Sus/2025 yang dikeluarkan pada 29 Oktober 2025. Dalam putusan tersebut, permohonan kasasi yang diajukan oleh terpidana ditolak, sehingga memvalidasi putusan Pengadilan Tinggi Medan dengan nomor 1325/PID.SUS/2025/PT MDN pada 20 Juni 2025 yang menjatuhkan hukuman penjara selama dua tahun.
Upaya Pencarian dan Eksekusi
Sebelum pelaksanaan eksekusi, Kejaksaan Negeri Belawan telah melaksanakan berbagai langkah untuk menemukan dan memanggil terpidana. Berbagai upaya dilakukan, termasuk pencarian intensif dan penerbitan status DPO. Namun, MFR tetap tidak dapat ditemukan hingga akhirnya penasihat hukum terpidana berkoordinasi dengan pihak kejaksaan untuk menghadirkan kliennya.
Komitmen Kejaksaan Negeri Belawan
Daniel Setiawan Barus, Kasi Intelijen Kejari Belawan, menegaskan bahwa keberhasilan eksekusi ini merupakan cerminan dari keseriusan institusi dalam menegakkan hukum dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. “Kejaksaan Negeri Belawan bertekad untuk menjalankan setiap keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab kami dalam menegakkan hukum secara profesional dan humanis,” tegas Daniel dalam keterangannya.
Proses Eksekusi yang Aman
Pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana KDRT ini berjalan dengan lancar dan aman berkat pengamanan yang dilakukan oleh tim Seksi Intelijen Kejari. Daniel menambahkan, “Pengamanan kami lakukan secara optimal sehingga seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib, aman, dan lancar.” Keberhasilan ini tidak hanya menegaskan komitmen Kejari Belawan dalam menegakkan hukum, tetapi juga memperlihatkan sinergi yang baik antarbidang di lingkungan kejaksaan.
Pentingnya Kepastian Hukum
Eksekusi terpidana KDRT ini juga menandakan pentingnya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Dengan menuntaskan perkara yang telah inkracht, Kejaksaan Negeri Belawan berupaya memberikan sinyal positif bahwa hukum akan ditegakkan tanpa pandang bulu. Hal ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih percaya pada sistem hukum yang ada.
Implikasi Sosial dari Kasus KDRT
Tindak pidana KDRT tidak hanya berdampak pada korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga mempengaruhi struktur sosial masyarakat. Ketika hukum memberikan sanksi tegas terhadap pelaku, hal ini dapat berfungsi sebagai deterrent effect, mencegah terjadinya tindakan serupa di masa depan. Komitmen untuk menegakkan hukum adalah langkah awal menuju masyarakat yang lebih aman dan berkeadilan.
Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat
Pendidikan mengenai hak-hak dalam rumah tangga dan kesadaran akan tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga sangat penting. Masyarakat perlu memahami bahwa KDRT adalah masalah serius yang tidak boleh ditoleransi. Dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan, diharapkan masyarakat dapat lebih berani melaporkan kasus-kasus KDRT dan mendorong penegakan hukum yang lebih efektif.
- Peningkatan pengetahuan tentang hak-hak individu dalam keluarga.
- Penguatan lembaga pendukung bagi korban KDRT.
- Pelatihan untuk aparat penegak hukum dalam menangani kasus KDRT.
- Kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
- Penyediaan layanan konseling untuk korban KDRT.
Mewujudkan Keadilan yang Berkelanjutan
Keberhasilan eksekusi terpidana KDRT ini adalah langkah penting dalam mewujudkan keadilan yang berkelanjutan. Kejaksaan Negeri Belawan menunjukkan bahwa mereka tidak hanya bertugas menegakkan hukum, tetapi juga berkomitmen untuk melindungi hak-hak korban. Dengan terus melaksanakan tugas ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan kondusif untuk semua anggota masyarakat.
Dalam konteks yang lebih luas, penegakan hukum yang efektif terhadap kasus-kasus KDRT juga dapat mendorong perubahan budaya, di mana kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi diterima sebagai sesuatu yang normal. Masyarakat perlu berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan melindungi korban KDRT, sehingga mereka merasa aman untuk melaporkan tindakan kekerasan yang dialami.
Peran Pemerintah dan Masyarakat
Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan sumber daya yang memadai dalam menangani kasus KDRT. Selain itu, masyarakat juga perlu berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan tindakan kekerasan yang terjadi di sekitar mereka. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan sistem hukum yang efektif dan responsif terhadap kasus-kasus KDRT.
Dengan demikian, keberhasilan eksekusi terpidana KDRT ini adalah wujud nyata dari penegakan hukum yang berkeadilan. Kejaksaan Negeri Belawan telah menunjukkan dedikasinya dalam memberikan kepastian hukum, dan diharapkan langkah ini dapat menjadi inspirasi bagi institusi hukum lainnya untuk terus berkomitmen dalam menegakkan keadilan bagi semua.
