Bupati Kholilurrahman baru-baru ini menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) untuk Tahun Anggaran 2025 dalam sebuah rapat paripurna yang diadakan di Mandhapa Aghung Pendopo Ronggo Sukuwati. Acara ini berlangsung pada Selasa, 31 Maret 2026, dan dihadiri oleh anggota DPRD Pamekasan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati memaparkan berbagai pencapaian yang menunjukkan kemajuan daerah, termasuk pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,47 persen, yang mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Pencapaian Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat
Salah satu aspek positif yang disampaikan oleh Bupati adalah penurunan persentase penduduk miskin yang kini berada di angka 12,77 persen. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan, tercatat pada angka 71,64. Ini menjadi indikasi bahwa kualitas hidup masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli, terus membaik.
Tantangan yang Masih Dihadapi
Meskipun banyak pencapaian yang dapat dibanggakan, Bupati Kholilurrahman juga tidak menutup mata terhadap tantangan yang masih ada. Salah satu isu yang perlu perhatian adalah ketimpangan pendapatan, yang diukur dengan gini rasio dan tercatat di angka 0,337. Meskipun angka ini relatif rendah, Bupati mengingatkan bahwa ketimpangan harus tetap menjadi fokus agar tidak semakin melebar. “Pembangunan harus dilakukan secara inklusif untuk mengendalikan ketimpangan yang ada,” ungkapnya.
- Ketimpangan pendapatan yang terukur melalui gini rasio
- Persentase penduduk miskin yang menurun
- Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- Pertumbuhan ekonomi yang positif
- Pentingnya pembangunan inklusif
Risiko Bencana dan Kesiapsiagaan
Aspek lain yang menjadi perhatian Bupati adalah peningkatan risiko bencana. Indeks Risiko Bencana untuk tahun 2025 tercatat di angka 86,50, menunjukkan bahwa wilayah tersebut rentan terhadap berbagai ancaman bencana. Bupati menekankan pentingnya penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan agar pembangunan dapat berlanjut dengan aman bagi masyarakat.
Langkah-langkah Mitigasi yang Diperlukan
Untuk menghadapi tantangan tersebut, beberapa langkah mitigasi perlu diambil, antara lain:
- Penguatan kapasitas pemerintah dalam penanganan bencana
- Pelatihan dan sosialisasi untuk masyarakat terkait kesiapsiagaan bencana
- Pembangunan infrastruktur yang tahan bencana
- Pengembangan sistem peringatan dini
- Kolaborasi dengan berbagai pihak dalam penanggulangan bencana
Evaluasi dan Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah
Rapat paripurna ini diharapkan dapat menjadi momentum evaluasi dan juga peningkatan kinerja pemerintah daerah. Para anggota DPRD Pamekasan memberikan apresiasi atas pencapaian positif yang telah diraih, namun juga menekankan pentingnya penanganan tantangan yang masih ada. Salah satu anggota DPRD menyampaikan harapannya agar pemerintah daerah terus berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan yang ada.
Peran DPRD dalam Mendorong Pembangunan Daerah
DPRD berperan penting dalam mendorong pemerintah daerah agar selalu fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Beberapa langkah yang dapat diambil oleh DPRD antara lain:
- Melakukan pengawasan terhadap program-program pemerintah
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- Menetapkan kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat
- Mengadvokasi isu-isu yang dihadapi masyarakat
- Menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah
Kesimpulan dan Harapan untuk Masa Depan
Dengan demikian, LKPJ Tahun Anggaran 2025 menjadi acuan penting untuk perbaikan serta peningkatan kinerja pemerintah daerah ke depan. Upaya kolaboratif antara pemerintah daerah dan DPRD sangat diperlukan untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Melalui evaluasi yang jujur dan langkah-langkah strategis, harapannya adalah Pamekasan dapat terus berkembang dan meningkatkan kualitas hidup seluruh warganya.
