Lantik 12 Pejabat, Menaker Tekankan Pentingnya Layanan Publik Sebagai Prioritas Utama

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, baru-baru ini melantik 12 pejabat dalam posisi Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Selasa, 7 April 2026. Pelantikan ini bukan hanya sekadar seremonial, tetapi merupakan langkah strategis dalam memperkuat layanan publik yang esensial bagi masyarakat, pekerja, pencari kerja, serta dunia usaha.

Pentingnya Layanan Publik dalam Ketenagakerjaan

Acara pelantikan ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, yang menekankan bahwa posisi-posisi yang diisi oleh pejabat baru ini memiliki dampak langsung terhadap kualitas layanan ketenagakerjaan. Dalam konteks ini, layanan publik menjadi prioritas utama dan harus dikelola dengan baik agar mampu memenuhi harapan masyarakat.

Dari 12 pejabat yang dilantik, sebagian besar, yaitu 11 orang, terpilih melalui mekanisme Seleksi Terbuka, sedangkan satu orang lainnya dipindahkan dari instansi lain. Langkah ini mencerminkan komitmen Kemnaker dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan aparatur sipil negara (ASN).

Amanah Jabatan

Dalam sambutannya, Menaker Yassierli menekankan pentingnya memaknai jabatan sebagai amanah yang harus dijalankan dengan dedikasi dan tanggung jawab yang tinggi. Ia mengingatkan bahwa jabatan yang diemban bukan sekadar posisi, melainkan sebuah kepercayaan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

“Jabatan adalah sarana untuk menghadirkan dampak positif dan meninggalkan warisan bagi bangsa. Ini adalah pengorbanan yang harus dilakukan dengan penuh kesadaran,” ungkap Menaker. Pernyataan ini menunjukkan betapa pentingnya sikap profesional dan etika kerja dalam menjalankan tugas di bidang layanan publik.

Tantangan dalam Pengelolaan Ketenagakerjaan

Menaker menyampaikan bahwa saat ini, Kemnaker bertanggung jawab atas 155,27 juta orang dalam angkatan kerja. Dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, ekspektasi dari pencari kerja dan pekerja terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah pun meningkat. Oleh karena itu, penting bagi para pejabat baru untuk memastikan bahwa setiap layanan publik berjalan lebih baik, responsif, serta memberikan dampak nyata terhadap masyarakat.

Ia juga menegaskan bahwa kualitas kinerja para pejabat yang baru dilantik akan sangat mempengaruhi berbagai aspek, seperti layanan pasar kerja, penyelenggaraan pelatihan vokasi, perluasan kesempatan kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Semua ini merupakan bagian integral dari tata kelola internal kementerian yang harus dikelola dengan baik.

Tujuh Tantangan Utama

Menaker memaparkan bahwa Kemnaker saat ini dihadapkan pada tujuh tantangan yang kompleks dan mendesak. Tantangan tersebut antara lain:

• Penguatan link and match antara pendidikan dan industri.
• Optimalisasi Balai Latihan Kerja untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja.
• Penyediaan pekerjaan yang layak dan inklusif bagi kelompok rentan.
• Penyusunan serta pembaruan regulasi ketenagakerjaan yang relevan.
• Penegakan norma ketenagakerjaan dan K3 di sektor industri.
• Penerapan hubungan industrial yang transformatif.
• Pengembangan Labor Market Information System melalui platform SiapKerja.
• Reformasi birokrasi di Kemnaker untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan.

Agenda Transformasi Kemnaker

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Kemnaker telah merancang enam agenda transformasi yang bertujuan untuk mengubah dan meningkatkan kualitas layanan ketenagakerjaan. Agenda tersebut meliputi:

• Membangun dan memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
• Mentransformasi layanan ketenagakerjaan agar lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
• Memfasilitasi upskilling dan reskilling untuk mempersiapkan tenaga kerja masa depan.
• Memperkuat ketenagakerjaan yang inklusif dan berkeadilan.
• Menegakkan norma ketenagakerjaan secara konsisten dan adil.
• Mendorong hubungan industrial yang harmonis dan dinamis.

Profil Pejabat yang Dilantik

Berikut adalah daftar 12 pejabat yang dilantik dalam pelantikan tersebut:

• Irma Puspita, S.IP., M.Si. sebagai Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal.
• R. Nurhidajat, S.E., M.Ec.Dev. sebagai Kepala Pusat Pasar Kerja, Sekretariat Jenderal.
• Dr. Teguh Djatmiko, S.E., Ak., M.M. sebagai Direktur Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
• Amran, S.T. sebagai Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
• Reni Rosyida Muthmainnah, S.K.M. sebagai Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bandung, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
• Nasrun Ilmullah, S.E, M.M. sebagai Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
• Nuryanti, S.E., M.E. sebagai Direktur Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
• Arnando Jujur Pardamean Siregar, S.H., M.H. sebagai Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
• dr. Muzakir, M.K.M. sebagai Direktur Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
• dr. Yessie Kualasari, M.K.K.K sebagai Kepala Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Jakarta, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
• Baderi, S.Sos., M.E. sebagai Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.
• Dr. M. Heru Susanto, S.E., M.M. sebagai Inspektur III, Inspektorat Jenderal.

Dengan pelantikan ini, diharapkan bahwa Kemnaker dapat terus berkomitmen untuk meningkatkan layanan publik dan menjawab tantangan yang ada di sektor ketenagakerjaan. Setiap pejabat baru diharapkan mampu menjalankan tugas dengan penuh integritas dan dedikasi demi kemajuan masyarakat.