Dalam konteks geopolitik global yang semakin dinamis, konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel di Timur Tengah bisa berdampak signifikan terhadap ekonomi Indonesia. Untuk menghadapi potensi dampak ini, pemerintah Indonesia telah merencanakan langkah-langkah mitigasi yang strategis untuk meminimalisir risiko yang mungkin muncul.
Tindakan Pemerintah dalam Menghadapi Penyimpangan Ekonomi
Sebagai respon terhadap situasi geopolitik yang tidak menentu ini, pemerintah Indonesia telah mengadakan Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan ini berfokus pada pembahasan langkah-langkah antisipasi terhadap potensi dampak ekonomi yang mungkin timbul akibat konflik di Timur Tengah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa konflik tersebut berpotensi meningkatkan harga minyak dunia, yang dapat mempengaruhi ruang fiskal negara. Situasi ini dapat meningkatkan defisit APBN menjadi lebih dari 3 persen dari PDB.
Skenario Mitigasi yang Dibahas Pemerintah
Airlangga juga menjelaskan bahwa pemerintah sudah memiliki beberapa skenario jika konflik berlanjut. Salah satu skenario adalah jika konflik berlangsung selama lima bulan, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan naik menjadi 86 dollar AS per barel, nilai tukar rupiah melemah hingga Rp17.000 per dollar AS, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 5,3 persen, dan defisit APBN mencapai 3,18 persen.
Jika konflik berlangsung sampai enam bulan, harga ICP diprediksi akan naik menjadi 97 dollar AS per barel, nilai tukar rupiah bisa mencapai Rp17.300 per dollar AS, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan turun menjadi 5,23 persen, dan defisit APBN bisa mencapai 3,53 persen.
Sedangkan jika konflik berlanjut hingga 10 bulan, harga ICP bisa melonjak hingga 115 dollar AS per barel, nilai tukar rupiah bisa melemah hingga Rp17.500 per dollar AS, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan turun menjadi 5,2 persen, dan defisit APBN bisa melebar hingga 4,06 persen.
Peran Perppu dalam Menghadapi Dampak Konflik
Untuk menghadapi dampak yang mungkin terjadi, pemerintah juga sedang menyiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang akan memungkinkan batas defisit APBN dinaikkan di atas 3 persen dari PDB. Langkah ini bukanlah hal baru, sebelumnya pemerintah juga telah melakukan hal serupa saat menghadapi pandemi COVID-19.
Keadaan Stok Bahan Bakar Minyak Nasional
Dalam pertemuan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, melaporkan bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) nasional masih berada di atas batas minimum. Bahlil menegaskan bahwa ketersediaan energi di Indonesia masih aman dan terjaga, termasuk menjelang Idulfitri 2026.
Stok Pertalite saat ini mencapai 24,39 hari, Pertamax 28,75 hari, dan Pertamax Turbo 31,32 hari. Sedangkan untuk BBM jenis solar, stok nasional tercatat 16,41 hari dan Pertamina Dex mencapai 46,05 hari. Stok avtur untuk bahan bakar penerbangan tercatat 38,15 hari.
Selain itu, stok gas minyak cair atau LPG mencapai 15,66 hari, yang berada di atas batas minimum nasional. Sementara stok minyak tanah tercatat memiliki ketahanan hingga 23,15 hari.
“Cadangan menjelang hari raya untuk semua BBM dan LPG insyaallah aman,” ujar Bahlil.
Keadaan Cadangan Beras Nasional
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, melaporkan bahwa cadangan beras nasional dalam kondisi sangat aman. Saat ini, pemerintah memiliki stok beras sekitar 4 juta ton dan diperkirakan meningkat hingga 5 juta ton pada April 2026.
Amran menyebut bahwa jumlah cadangan tersebut merupakan salah satu cadangan tertinggi yang pernah dimiliki pemerintah dan dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun.
Nilai tukar petani (NTP) pada Februari 2026 mencapai 125,45, yang menunjukkan bahwa pendapatan petani meningkat karena harga yang diterima lebih tinggi dibandingkan biaya produksi.
Analisis Perkembangan Konflik di Timur Tengah
Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, juga memaparkan analisisnya tentang perkembangan konflik di Timur Tengah. Menurut Luhut, serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran memiliki tiga tujuan utama, yaitu melemahkan pertahanan udara Iran, mengurangi kemampuan Iran untuk melakukan serangan balasan, dan melumpuhkan sistem komando militer negara tersebut.
Walaupun intensitas serangan rudal Iran mulai menurun, Luhut menilai bahwa konflik tersebut kemungkinan belum akan berakhir dalam waktu dekat. Namun, Luhut menegaskan bahwa pemerintah tetap memantau perkembangan situasi global secara ketat dan mengimbau agar kondisi tersebut tidak menimbulkan kekhawatiran berlebihan.
“Tidak ada yang perlu terlalu dikhawatirkan, tetapi kita tetap harus waspada dan terus memantau perkembangan situasi,” ujar Luhut.
