Ribuan massa dari Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim (APM Kaltim) dan mahasiswa melakukan aksi besar-besaran di depan kantor DPRD Kaltim yang terletak di Karang Paci, Samarinda, pada Selasa, 21 April 2026. Aksi ini menjadi sorotan penting, memperlihatkan suara kolektif masyarakat yang menginginkan perubahan nyata dalam kebijakan pemerintah provinsi.
Mengawali Aksi dengan Semangat Kebangsaan
Sejak pagi hari, sekitar pukul 09.00 WITA, para demonstran dari berbagai organisasi massa, termasuk mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat, mulai berdatangan. Puncak keramaian terjadi sekitar pukul 11.00 WITA, ketika ribuan mahasiswa mulai memasuki area sekitar gedung DPRD Kaltim dengan semangat yang menggebu.
Di awal aksi, para peserta menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, menciptakan suasana penuh semangat juang yang diikuti oleh seluruh massa. Momen tersebut tidak hanya menegaskan identitas nasional, tetapi juga menunjukkan komitmen kolektif untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat.
Tuntutan terhadap Kebijakan Anggaran Provinsi
Dalam orasi yang disampaikan, massa aksi secara tegas mengecam sejumlah kebijakan belanja pemerintah provinsi Kaltim yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat miskin. Mereka menyoroti anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan mobil mewah senilai 8,5 miliar rupiah serta renovasi rumah dinas gubernur yang mencapai 25 miliar rupiah. Ironisnya, sejumlah anggota dewan sebelumnya pernah mempertanyakan kebijakan tersebut.
Situasi semakin memanas ketika beberapa demonstran memanjat tiang baliho besar di sisi kanan pintu masuk gedung dewan. Mereka merobek baliho yang berisi ucapan selamat Hari Kartini, yang disambut dengan teriakan semangat dari massa aksi. Tindakan ini mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap ketidakadilan yang mereka rasakan.
Dialog dengan Anggota Dewan
Dalam aksi tersebut, sekitar 10 hingga 15 anggota DPRD Kaltim dari berbagai fraksi menemui para demonstran. Mereka bersepakat untuk menandatangani tiga tuntutan yang diajukan oleh mahasiswa dan APM Kaltim. Tindakan ini menunjukkan adanya ruang dialog meskipun situasi tetap tegang.
Tiga Tuntutan Utama
Adapun tiga tuntutan yang diajukan oleh massa aksi adalah sebagai berikut:
- Audit Anggaran: Melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi Kaltim selama kepemimpinan Rudy Mas’ud.
- Hentikan Praktik KKN: Mendesak penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Pemprov Kaltim.
- Transparansi Jabatan: Memperjelas isu nepotisme yang melibatkan Hasanuddin Mas’ud sebagai Ketua DPRD Kaltim, Rudy Mas’ud sebagai Gubernur, dan Hijrah Mas’ud sebagai Wakil Ketua II Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP), yang dinilai sarat dengan kepentingan keluarga.
Pernyataan Tegas dari Massa Aksi
Massa aksi menegaskan bahwa jika komitmen untuk memenuhi tuntutan tersebut tidak dijalankan, mereka akan memberikan tekanan publik secara masif. Mereka juga menyatakan kesediaan untuk kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Aksi ini menunjukkan determinasi yang kuat dari masyarakat untuk memperjuangkan hak dan keadilan.
Melalui aksi ini, APM Kaltim dan mahasiswa telah menunjukkan bahwa mereka tidak akan tinggal diam dalam menghadapi ketidakadilan. Suara mereka adalah gambaran nyata dari harapan masyarakat untuk perubahan yang lebih baik di Kaltim, serta perlunya akuntabilitas dari pemerintah dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan publik.
